4 Desember 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

FPI Sebut Izin Belum Terbit karena Ada Kata ‘Khilafah’ di AD/ART

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh : Ferry Fadhlurrahman

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Dalam Negeri, belum juga terbit. Ada 5 berkas yang belum dilengkapi, salah satunya rekomendasi dari Kementerian Agama.

Juru bicara FPI Slamet Ma’arif mengatakan ada masalah administrasi di Kementerian Agama. Slamet menyebut Kemenag mempermasalahkan kata ‘khilafah’ dalam di AD/ART FPI.

“Kemarin sudah ada langkah Depag (Kemenag) untuk dialog, diskusi dengan kami. Pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami yakni pasal 6 tentang penegakan nubuwwah khilafah,” ujar Slamet di Lorin Hotel, Sentul, Bogor, Senin (5/8).

“Kami sudah jelaskan 10 langkah yang kami ambil termasuk penyatuan mata uang. Dan saya pikir setelah diskusi dengan kami, Depag akan mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Slamet menduga, Kemenag tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan khilafah nubuwwah di dalam AD/ART FPI. Namun, dia yakin tak akan menghambat karena istilah itu sudah lama di AD/ART.

“Saya pikir gini, Departemen Agama (Kementerian Agama) yang lalu enggak ada masalah, Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) lima tahun lalu enggak ada masalah. Jadi saya pikir tidak perlulah mengada-ada sesuatu yang tidak ada begitu,” tandasnya.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Berikut 5 berkas yang belum dilengkapi FPI ke Kemendagri:

a. Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan dokumen belum ditandatangani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

c. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermaterai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

d. Surat pernyataan belum menyatakan bahwa nama, lambang bendera, simbol, atribut belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

e. Rekomendasi Kementerian Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

%d blogger menyukai ini: