26 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Mengapa Komisi III DPR Menunda Amnesti Baiq Nuril?

Berita ini diberdayakan untuk republika.co.id

Oleh : Budi Raharjo


© Antara/Puspa Perwitasari Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata saat mengikuti rapat pleno Komisi III DPR terkait surat persetujuan amnesti di Kompleks Parlemen…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rapat pleno pembahasan amnesti untuk terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril digelar Komisi III DPR pada Selasa (23/7). Dalam rapat tersebut, Komisi III memutuskan masih akan mendengar pandangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pandangan dari Kemenkumham selaku pihak pemerintah itu dijadwalkan disampaikan pada Rabu (24/7). Setelah itu, fraksi-fraksi di Komisi III baru akan mengambil keputusan terkait rekomendasi untuk amnesti bagi Baiq Nuril.

“Besok (hari ini—Red), pukul 15.30, kita akan mendengar pandangan pemerintah diwakili Kemenkumham, setelah itu dilakukan pengambilan keputusan dari fraksi yang ada di Komisi III,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam rapat pleno Komisi III, kemarin.

Rapat pleno yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut awalnya dilakukan secara tertutup. Namun, rapat tersebut kemudian dilakukan secara terbuka. Baiq Nuril yang hadir ke DPR RI juga dipersilakan mengikuti rapat tersebut didampingi kuasa hukumnya.

Aziz selaku pimpinan rapat menegaskan, dalam rapat pleno ini tidak diperkenankan membahas maupun memperdebatkan proses hukum yang telah menimpa Nuril. Pasalnya, putusan hukum yang menimpa Nuril telah sampai pada peninjauan kembali (PK) yang telah ditolak Mahkamah Agung (MA) dan tidak dapat diubah lagi kecuali dengan amnesti.

Rapat pleno tersebut akhirnya berakhir dengan keputusan menunggu pandangan langsung dari Kemenkumham. Pandangan langsung itu dinilai perlu oleh Komisi III, meskipun dalam surat rekomendasi yang dikirimkan Presiden Joko Widodo ke DPR sudah memuat keterangan Kemenkumham sebelumnya. “Selanjutnya akan diambil keputusan di dalam forum rapat kerja Komisi III pada esok guna mendengar pandangan fraksi-fraksi apakah diberikan persetujuan atau tidak memberikan,” kata politikus Golkar itu.

Baiq Nuril yang hadir di tengah rapat dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Nuril menyampaikan rasa ketidakadilan yang dialaminya sebagai korban pelecehan seksual secara verbal, tetapi justru lantas dijerat dengan kasus UU ITE. Nuril pun menyampaikan harapannya agar amnesti yang akan diberikan Presiden Jokowi disetujui oleh Komisi III DPR RI.

“Saya tidak tahu harus ke mana lagi. Karena saya tahu DPR itu wakil rakyat, tangan rakyat yang bisa menolong rakyatnya. Saya cuma rakyat kecil,” kata Nuril sambil sesekali meneteskan air mata.

Fraksi-fraksi pun menyampaikan pandangan awalnya dalam pleno tersebut. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang menekankan, pemberian amnesti oleh Presiden adalah suatu bentuk usaha di luar upaya hukum lain. “Pertimbangan kita hari ini adalah keputusan politik yang meniadakan suatu keputusan hukum,” kata dia.

Maka itu, lanjut Junimart, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril diharapkan tidak menimbukan preseden bahwa hukum di Indonesia dapat diintervensi dan tidak dijunjung tinggi.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Mulyadi mengatakan, yang diharapkan dalam proses pembahasan Amnesti Nuril adalah rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut disadari tidak selalu linier dengan lembaga peradilan.

“Oleh karena itu, amnesti ini adalah hak khusus presiden. Insya Allah, kami sebagai wakil rakyat akan memperhatikan dan mendalami sehingga saat mengambil keputusan betul-betul keputusan itu yang berdasarkan faktual dan akurat,” kata Mulyadi.

Kasus yang menimpa Baiq Nuril, yang merupakan seorang staf tata usaha di SMAN 7 Mataram, NTB, bermula pada 2014 silam. Saat itu ia merekam percakapan teleponnya dengan Kepala SMAN 7 Mataram H Muslim.

Perekaman itu, menurut Baiq, ia lakukan karena sudah beberapa kali mendengar H Muslim mengeluarkan kata-kata bernada asusila yang ia nilai melecehkan dirinya. Baiq mengatakan, perekaman itu juga ia lakukan terkait sejumlah tudingan tak sedap terhadapnya.

Singkat cerita, rekaman itu tersebar. Baiq pun mengklaim tak tahu-menahu soal penyebarannya. Setelah menyebar, H Muslim melaporkan Baiq ke kepolisian. Pihak kepolisian kemudian menetapkan Baiq sebagai tersangka. Baiq dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam persidangan putusan pada 26 Juli 2017, majelis hakim PN Mataram memutuskan Baiq tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Kalah di persidangan, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke MA.

Pada September 2018, MA memutus Baiq Nuril bersalah dalam persidangan kasasi. Baiq Nuril mendapatkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baiq kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada MA terhadap kasus itu, tetapi ditolak pada awal bulan ini. Rapat pleno Komisi III DPR pada Selasa digelar setelah sepekan sebelumnya Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR untuk memberikan amnesti bagi Baiq Nuril terkait putusan MA tersebut.

H Muslim sempat diperiksa di Polda NTB pada November 2018. Ia saat itu diperiksa atas laporan pelecehan seksual yang dilayangkan Baiq Nuril.

“Saya tidak akan membantah apa pun yang dikatakan itu. Saya tidak mau berkomentar apa pun,” kata Muslim selepas pemeriksaan selama lima jam.

Pada Januari lalu, Polda NTB menghentikan penyelidikan atas Muslim dengan alasan tak terjadi pelecehan secara fisik. Kuasa hukum Baiq Nuril, Yan M Putra, yang juga turut dalam rapat pleno sempat berupaya menjelaskan proses hukum yang menimpa Nuril.

Namun, penjelasan Yan ditolak pimpinan rapat karena fokus rapat adalah membahas keputusan politik DPR RI terkait perkembangan pemberian amnesti. Yan pun tetap berharap DPR dan Presiden dapat mengabulkan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Kami berharap DPR dan Presiden, terkait dengan permohonan amnesti Bu Nuril ini, bisa dikabulkan. Menjadi pertimbangannya juga bahwa ada anak yang sangat mengharapkan ibunya bisa bebas, ibunya tidak dipersalakan, ibunya tidak mendapatkan pemidanaan,” kata dia.

n arif satrio nugroho ed: fitriyan zamzami

%d blogger menyukai ini: