21 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Ketua DPR Terus Disorot, Kekayaannya Naik Dua Kali Lipat

Jakarta-Timurmerdeka.com. Berbagai media ditanah air, menyoroti ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Bambang Susatyo. Sorotan berbagai pihak itu, bukannya tidak beralasan karena jabatan ketua DPR, belum cukup 5 tahun sudah 4 kali pergantian ketuanya.

Alkisah, yang terjadi dari orang yang paling disegani dan dihormati, menjadi hilang karena perbuatan tercelahnya, karena terlilit korupsi. Demikian sorotan pengamat politik Indonesia Muhammad Qodari dan sejumlah pengamat politik dalam sepekan ini.

Qodari menjelasakan diberbagai media tanah air, hal yang melilit di lembaga legislative ini,  membuat banyak masyarakat miris dan bingung, karena delegasinya di kubu partai Golkar itu, terus-menerus tersandung berbagai kasus, mulai kasus “papa minta saham, hingga terjerat kasus e-KTP.

Ironinya lagi, ketua DPR yang juga baru saja dilantik kembali juga disoroti publik tanah air, karena harta dan kekayaan meningkat hingga 2 kali lipat. Padahal jarak laporannya di 6 tahun lalu, baru berkisar antara Rp 5 Miliayar. Kenapa pula kekayaannya kini mencapai 2 (dua) kali lipat. Mudah-mudahan saja tidak lagi tersandung kasus korupsi.

“Drama polirik yang telah menyandera lembaga legislative DPR yang terhormat itu, belakangan ini menjadi sorotan tajam dari publik. Saya berharap ketua DPRD yang ke-4 ini, tidak lagi tersandung kasus Korupsi”, ujarnya.

Menyinggung drama politik di Senayan, di era kepimpinan Jokowi ini, menjadi menarik, karena dalam waktu hanya 4 tahun, ketua DPR 4 kali terjadi pergantian. Gonta-ganti ketua DPR itu, lingkungan Senayan tidak hentinya diterpa isu miring.

Amatan sejumlah pihak menjadikan lembaga itu, terus terpuruk dan presenden buruk bagi bangsa Indonesia dimata masyarakat dunia. Dan patutlah disadari, menyatukan para politikus di Senayan itu, bukanlah perkara mudah. Semestinya wajib pilih dapat menentukan pilihannya pada delegasi yang tak korup.

“Drama politik di Senayan, membuat semua kalangan menyesalkan, bahkan lembaga ini, menjadi kehilangan wibawah. Hal ini sepatutnya ada solusi, guna terselenggaranya pembangunan dengan nyaman dan bedaya guna”, ujar Qodari.

Salah satu tokoh masyarakat Buton yang tergabung dalam Lembaga Adat Kesultanan Buton Dr (HC), La Ode Muhammad Sjarif, menjelaskan, situasi tanah air kita menjelang tahun politik ini, akan terus ramai, dan memanas.

“Saya mengamati memanasnya suhu politik ini, memang hal biasa. Namun patut di perhatikan adalah etika masing-masing pejabat Negara, untuk tidak membuat gaduh”, ungkapnya.

Selain itu tambah LM Sjarif, bilama ada oknum yang terindikasi indikasi korupsi, atau pejabat Negara, hendaknya percayakan sama lembaga hukum seperti Komisi pemberantanan Korupsi (KPK).

Kemudian mengenai KPK, melihat kondisi dan volume kasus yang ditanganinya, sepantasnya anggota penyidiknya harus ditambah. Dan semua berharap agar pihak-pihak terutama DPR agar memberikan dukungannya sama KPK, bukan malah sebaliknya.

“Bagi lembaga tinggi Negara semestinya mendukung langkah KPK, namun bagi yang tidak mendukung, dapat dipastikan oknum itu, ada tindakkannya yang korup, namun tersembunyi karena cerdiknya ia sembunyikan”, ubernya. (Gin/Ant/Mur).

%d blogger menyukai ini: