18 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kendaraan Dirampas Debt Collector di Jalan? Ini Aturan Main Eksekusi Kendaraan oleh Leasing

Berita ini diberdayakan untuk tribunnews.com


Ilustrasi

TRIBUN MEDAN.com – Aksi enam debt collector melakukan perampasan kendaraan di ruas tol Medan-Tebing Tinggi, Rabu (3/7/2019) kemarin, berujung proses hukum. Keenam orang tersebut diproses lebih lanjut di Polres Serdang Bedagai.

Adapun korban adalah M Zakaria (39), warga Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil Kijang Innova BK 1845 JZ yang dikemudikan Jaka diadang enam pelaku di ruas jalan tol.

Kasatreskrim Polres Serdang Bedagai, AKP Hendro membenarkan petugas telah mengamankan enam pelaku perampasan mobil di ruas tol Medan-Tebing Tinggi. “Benar, kita ada mengamankan enam pelaku perampasan mobil warga,” kata Hendro, Kamis (4/7/2019).

Keenam orang tersebut adalah Yeremin Valentino Sihombing, April Tua Marpaung, Doni Sitorus, Hendra Sirait, Rismantau Malau, dan Hebridko Marbun.

Hendro mengatakan, PJR Polda Sumut dan petugas tol akhirnya berhasil menangkap para pelaku setengah jam kemudian di pintu tol Kemiri. “Para pelaku mengaku petugas leasing, namun tidak memiliki dokumen sita dari pengadilan,” beber Hendro.

“Untuk proses lebih lanjut, para tersangka sudah kita bawa ke Polres Sergai untuk diproses,” imbuhnya

Jeratan Hukum

Diketahui, maraknya kasus perampasan kendaraan bahkan cenderung penganiayaan oleh debt collector terhadap konsumen, kerap menjadi momok bagi konsumen.

Tak jarang, debt collector merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan.

Dikutip dari hukumonline.com, ada ketentuan pidana bagi debt collector yang melakukan perampasan kendaraan nasabah di jalanan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector bisa dijerat hukum.

Dalam hal debt collector tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu Pasal 310 KUHP.

“Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,” demikian bunyi pasal Pasal 310 KUHP.

Perbuatan debt collector juga dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi;

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 365 ayat (1) KUHP berbunyi;

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Aturan Fidusia

Aksi para debt collector merampas kendaraan konsumen, kerap dilakukan dengan dalih sesuai aturan Fidusia.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

Tetapi, perlu diketahui, tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Misalnya, seseorang yang mengkredit motor, motor tersebut milik perusahaan leasing akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitur.

Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan leasing harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu.

Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.

Dan pemberi fidusia/pemegang kendaraan wajib menyerahkannya. Dengan adanya jaminan fidusia ini, diharapkan tidak ada lagi eksekusi di tempat.

Dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses eksekusi (penarikan) benda bergerak dari debitur.

Sertifikat fidusia ini memang memberikan proteksi kepada pihak leasing. Sebab, selama ini, tanpa adanya sertifikat fidusia, perusahaan pembiayaan harus melewati mekanisme pengadilan ketika hendak melakukan eksekusi.

Kendati demikian, lembaga jasa pembiayaan harus menjalankan aturan main yakni pembuatan akta fidusia di notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Tanpa aturan itu, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai utang piutang biasa.

Selain itu, debt collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia.

Artinya, debt collector atau tenaga jasa penagihan harus menunjukkan sertifikat jaminan fidusia kepada konsumen sebelum melakukan eksekusi.

Adapun mekanisme dalam proses eksekusi, pihak leasing harus memberikan surat peringatan satu hingga tiga kali kepada debitur yang mengalami kredit macet setelah tiga bulan lamanya.

Setelah memberikan SP1 hingga SP3, kreditur melalui tenaga jasa penagihan berhak melakukan eksekusi kepada debitur dengan syarat membawa sertifikat fidusia dan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Tetapi, proses eksekusi haruslah sopan dan tanpa kekerasan.

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011

UU Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian.

Dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011.

Apa tujuan diterbitkannya Perkap No 8 tahun 2011?

Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, adalah;
(1) ada permintaan dari pemohon;
(2) objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
(3) objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
(4) objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia;
(5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No 8 tahun 2011, di mana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan;
(1) Salinan akta jaminan fidusia;
(2) Salinan sertifikat jaminan fidusia;
(3) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
(4) Identitas pelaksana eksekusi;
(5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.(dikutip dari berbagai sumber)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Kendaraan Dirampas Debt Collector di Jalan? Ini Aturan Main Eksekusi Kendaraan oleh Leasing, https://medan.tribunnews.com/2019/07/04/kendaraan-dirampas-debt-collector-di-jalan-ini-aturan-main-eksekusi-kendaraan-oleh-leasing?page=all.
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Juang Naibaho

%d blogger menyukai ini: