30 November 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Muhammad Qodari: 4 Pejabat Negara Dilantik, Merupakan Konsilidasi Politik

Jakarta-Timurmerdeka.com. Bukan saja Pilkada yang “Last Minute”, melainkan juga empat pejabat diIstana negara Jakarta. Hal ini dimaksudnya dengan dilantiknya 4 (empat) orang pejabat negara sebagai pengganti cabinet Jokowi belum lama ini, dalam analisnya, padat dengan berafiliasi pada Pilpres 2019. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indo Barometer dan Analisis Politik Indonesia, Dr Muhammad Qodari S.Psi MA kepada pers di Jakarta Kamis (18/1/2018).

Menurutnya, reshuffle 4 orang pejabat negara dan dilantik penggantinya tersebut, bertujuan sebagai konsilidasi dan electoral politik saja. Prediksinya berafiliasi besar kemungkinan kepada Pilpres 2019 mendatang. Hal ini dilakukan Jokowi, karena rival terbesarnya dari kalangan militer yakni : Prabowo. Karena itu, untuk mengimbangi kekuatan tersebut, maka dilantiknya beberapa pejabat dari unsur militer.

“Saya prediksi, dilantiknya 4 pejabat negara ini, merupakan langkah politik Jokowi “Last Minute”, jadi bukan saja Pilkada yang last minute, melainkan juga Pilpres. Karena untuk mengimbangi rivalnya dari mantan militer”, tuturnya.

Dikatakan Qodari, pelantikkan 4 orang pejabat Negara tersebut, masing-masing; Idrus Marhan (Golkar), Watimpres Agum Gumelar (Militer), Muldoko (Kepala Staf Kepresidenan), dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna (Kepala Staf Angkatan Udara), dapat dipastikan merupakan matriks dan electoral politik saja.

“Pelantikkan 4 orang pejabat negara yakni; Idrus Marhan, Agum Gumelar, Muldoko, dan Marsekal Yuyu sutisna, merupakan langkah politik, guna memenuhi matriks dan electoral public saja”, katanya

Alumnus Doktoral Ilmu Politik UGM juga menjelaskan, Idrus Marhan dari Golkar itu menggantikan menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Agum Gumelar (Watimpres) menggantikan Almarhum KH Hasyim Muzadi, Muldoko menggantikan Teten Masduki (Kepala Sekretariat Kepresiden) dan yang ke-4 Marsekal Madya Yuyu Sutisna, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Keempat pejabat Negara sebagai pemenuhan kabinet Jokowi itu, bukan saja pemenuhan, namun juga akan berimplikasi terhadap electoral dan konsulidasi politik”, jelasnya.

Menyinggung tentang senioritas, Agum Gumelar, dan Muldoko, Qodari mengakui, kedua figur senior di militer itu, merupakan suatu langka konkrit, karena para senior politik ditanah air, masih mengandalkan militer meskipun sudah pensiun. Hal ini patutlah disadari pemenuhan kabinet itu, merupakan pembantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemenuhan cabinet itu selain merupakan penguatan pemerintahan juga, yang pahami diangkatnya seorang pejabat Negara itu, merupakan hak mutlak preoregatif presiden”, paparnya.

Meskipun demikian tambah Qodari, patut pula dikaji dari 4 orang pejabat itu, terbilang mayoritas dari Jawa Barat, seperti Agum Gumelar, Muldoko, dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna, kecuali Idrus Marhan. Kecenderung itu, tiada lain pada hanya merupakan konsulidasi dan electoral publik, terutama diwilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu, wajib pilihnya, sama dengan besaran wajib pilih 9 Provinsi di luar pulau Jawa.

“Afiliasi banyak pihak bahwa pejabat yang baru dilantik itu, dapat diduga mayoritas dari Jawa Barat. Hal ini dapat dikaji karena wajib pilih di Jabar itu, sama dengan 9 provinsi di luar Pulau Jawa”, tukasnya.

Untuk figur Idrus Marhan, sesungguh merupakan pemberian jawaban atas paksi-paksi di partai Golkar selama ini, dan sudah dapat dipastikan Partai Golkar, akan terus bersama-sama dengan Jokowi diera kepimpinan Ketua umumnya Erlangga.

Karena itu, sepatutnya hal ini menjadi perbincangan politik dibanyak pihak, namun sesungguhnya hal demikian merupakan suatu fenomena politik kekuasaan.

“Fenomena politik itu, berbagai ragam untuk memenuhi elektoralnya. Dan itu merupakan hal biasa sebagaimana penguasa pemerintahan. Karena pemerintahan itu harus solit dan memiliki visi-misi yang sama”, ujarnya.

Dalam analisa dan prediksi Muhamad Qodari, reshuffle kali ini di Kabinet Jokowi, bisa jadi merupakan perombakkan atau reshuffle kabinet yang terakhir kalinya. Dan kalaupun ada lagi itu, tidak akan menjadi perhatian public lagi, karena semua pihak akan mulai sibuk dengan tahun politik.

“Analisa kami, reshuffle kabinet ini bisa jadi yang terakhir kalinya Jokowi di periode pertamanya ini. Karena itu, sepatutnya kita semua pahami”, ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi, menanggapi apa yang telah disebutkan pengamat politik itu, menyebutkan, tidak semuanya apa yang disebutkan itu benar adanya. Artinya, dari 4 orang pejabat itu, sudah melalui penyaringan yang cukup lama diamati dan dipelajari Presiden Jokowi, dan itu merupakan hak preoregatif Presiden.

“Keempat orang pejabat itu, sudah melalui beberapa penyaringan, cukup lama diamati dan dipelajari, dan hal itu merupakan hak preoregatif Presiden”, ungkapnya. (Gin/Met/Kom).

%d blogger menyukai ini: