22 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Meneropong, Tudingan PKS Lakukan Money Politik, Nasdem Mahar Politik Nihil

Para pemain politik belakangan ini, mulai disoroti karena ada dugaan bermain-main dipesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di banyak wilayah di Indonesia. Karena itu, dugaan permainan Mahar Politik (MP) itu, telah berlangsung lama dan bukan rahasia umum lagi. Cuman apesnya hanya PKS dan Gerinda yang diributkan…!.

Bagaimana kisah permainan MP itu…?.

Laporan: Gino Samsudin Mirsab.

 

Banyaknya Bakal Calon (Balon) kepala daerah dibeberapa wilayah di Indonesia, dewasa ini, membuat politikus di partai-partai mencari keuntungan, bahkan celakanya, bagi yang enggan membayar MP, otomatis tidak diberikan rekomendasi. Demikian dikatakan Balon Wali kota Cerebon Provinsi Jawa barat, Brigjen Purn Siswandi kepada sejumlah media Sabtu (13/1/2018).

Menurutnya, tak membayarnya MP kepada oknum-oknum politikus itu, selain berubah-ubah angka MPnya, juga pihaknya merasa dipermainkan. Pasalnya PKS yang dikenalnya adalah partai yang berbasiskan Islam.

Nah, ironinya, karena kesiapannya hanya terbatas, maka manajemen partai tidak memberikannya rekomendasi dari Ketuam umum PKS.

“Saya pahami PKS itu, memiliki Visi-Misi Islami, kenapa begitu besar Mahar Politik (MP) nya, Saya menjadi heran kenapa PKS yang dikenalnya, bisa seperti itu”, keasalnya.

Siswandi selain menyesalkan besarnya dana MP itu, juga yang membuatnya tidak habis piker adalah MP semakin bertambah naik, menjelang “last minit” pendaftaran di KPUD. Padahal sebelumnya MP itu disepakati sebesar Rp 500 juta, begitu mendekati last minit pendaftaran di KPUD, MP jadi meningkat hingga Rp 1,5 Miliayar.

“Mahar Politik diminta pihak PKS, terus-menerus naik, sebelumnya berkisar Rp 500 Juta saja, namun mendekati pendaftaran di KPUD meningkat jadi Rp 1,5 Miliayar. Saya tak memilik uang sebanyak itu, akhirnya saya dinyatakan ketinggalan oleh kereta PKS”, tuturnya.

Siswandi juga menjelaskan, gugurnya pasngannya masuk pada bursa pilkada di Kota Cerebon itu, memang akan ada pihak yang menyangkali besaran MP itu. Karena ketidak mampuannya bayar MP gugurlah masuk bursa Pilkda Cerebon. Padahal partai koalisi PKS yakni; PAN dan Gerinda tak meminta MP sepersenpun.

“Kami akan gugat PKS secara hukum. Gugurnya pasangan kami calon wali kota di Cerebon periode 2018-2023 itu, karena tak sanggup bayar MP sebesar Rp 1,5 Miliayar dari PKS, terlalu mahal”, ujarnya.

Dalam amatan Siswandi selama ini, selain menyesalkan pihak PKS sebagai partai berbasis Islami, juga mengharapkan adanya perubahan dikubu PKS, karena tidak seharusnya partai yang berbasis Islam melakukan tindakkan yang tidak terpuji itu.

Dipilihnya PKS sebagai kendaraan politiknya, karena berbasis dalam bacaannya di Anggaran dasar anggaran rumah tangga PKS syarat dengan nuansa Islami. Namun bilamana demikian adanya, tentu saja akan banyak pihak yang sangat menyesalkan kelakuan oknum partai itu.

“Partai bebasis Islami, harus dikuti dengan sifat Islamiyah, tidak semestinya memperlakukan pasangan kami seperti itu. Mungkin inilah politik harus ada Maharnya, bilamana tidak digugurkan sebagaiamana yang kami alami”, katanya.

Kader PKS yang dihubungi media ini di Bandung belum lama ini, Abd Hadi Wijaya menjelaskan, selain menyangkali tudingan Siswandi itu, juga mengisahkan dirinya sudah 3 kali mengikuti Pilkada yakni; 2 (dua) kali pilkada Bekasi hingga dan satu kali di Jawa Barat. Tidak pernah mengalami permintaan MP dari PKS.

Tudingan Siswandi itu, sepatut ditelusuri, dan setahu PKS di Bandung maupun di DPP PKS, Siswandi tidak pernah berkasnya diproses di kantor PKS, dan bilamana itu benar patut disayangkan.

“Permintaan mahar politik dari PKS itu, tidak benar adanya, karena saya sudah mengalami 3 kali mengikuti Pilkada. Namun tidak pernah dimintai mahar oleh PKS. Dan kalaupun itu benar, kita sayangkan”, ujarnya.

Ketua umum PAN Zulkifli Hasan yang dihubungi secara terpisah, kepada sejumlah wartawan menyebutkan, MP itu tidak ada di PAN. Itu hanya dana operasional bukan mahar partai (MP).

Dana seperti itu adalah dana operasional, itu digunakan untuk makan nasi bungkus, umbul-umbul dan bendera-bendera, termasuk untuk saksi partai di TPS, ketika berlangsungnya pencoblosan.

“Nah, kalau bendera-bendera, umbul-umbul dan nasi bungkus itu, ambil dana dari mana…?, itu namanya dana operasional. Terutama untuk para saksi di TPS. Kalau bukan dari dana operasional bagaimana ada pergerakkan politik. Untuk PAN tidak ada Mahar Politik”, terangnya.

Perwakilan partai Nasdem, Vanda Hamida dalam siaran Persnya dengan berbagai media menyebutkan, partai Nasdem dalam memberikan rekomendasi pada calon pemimpin didaerah itu, jauh-jauh hari telah mengeluarkan rekomendasi partainya. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesan dan nego-nego MP di Nasdem.

“Mahar politik di Nasdem tidak ada. Makanya kami jauh-jauh hari telah memberikan rekomendasi, kepada para calon pemimpin agar dapat mereka bergerak luas dan bebas dalam manuver politik didaeranya”, tandasnya.

Mengenai para calon kepala daerah di partai Nasdem, rata-rata yang diusulkan adalah kader. Makanya kalau mau dapat rekomendasi di Nasdem, masuklah dipartai Nasdem.

Banyak bakal calon kepala daerah yang kita terpaksa gugurkan terdahulu, namun tanpa adanya MP. Karena itu, patut disayangkan bilamana ada oknum-oknum yang bermain-main tentang MP. Dan itu akan berimplikasi terhadap kemurnian pesta demokrasi di tahun 2018 ini.

Hal inilah masyarakat akan menilai adanya MP itu, otomatis akan menjadi prseden buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Artinya, hanya yang berduit saja yang bisa menjadi calon pemimpin didaerah.

“Mahar Politik di Nasdem Nihil. Kami tak pernah memberikan rekomendasi pada balon Kepala daerah terutama pada saat “Las menit” atau menjelang akhir maendaftar di KPUD. Tujuannya agar balon itu, bisa secara leluasa melakukan manuver politiknya didaerah itu”, ujarnya.

Memasanya isu-isu tentang maraknya MP dibeberapa partai itu, tentu saja sangat disayangkan. Meskipun begitu langkah Nasdem, MP itu, sesungguhnya bukan lagi rahasia umum lagi.

Karena itu dengan adanya MP itu, maka otomatis para pemenang Pilkada akan melakukan permainan kotor karena harus berupaya untuk membayar terutama mekunasi MP itu. Akibat tingginya MP dari partai pengusung, terkadang baru setahun menjabat, sudah tersandung OTT oleh KPK.

“Mahar Politik ini sama dengan mencederai pesta demokrasi dinegeri ini. Saya sebutkan demikian, harapannya agar semua pihak bisa menimbang mengatasi Money politk ini. Jadi partai yang murni memperjuangkan hak-hak demokrasi Indonesia, itulah yang akan eksis”, tukasnya.

Pengawas Pemilu Kota Cerebon, Susilo Waluyo dalam keterangan persnya menyebutkan, komentar Brigjen Purn Siswandi, sebagai balon Wali Kota Cerebon dalam waktu dekat ini, akan dipanggil, termasuk para pihak di PKS. Bilamana terjadi indikasi pidana, itu akan diproses hukum.

“Kami minta Siswandi, dan PKS, untuk hadir ke kantor Panwas Kota Cerebon. Kami akan mintai keterangan. Bilamana terbukti ada Mahar Politik, maka diproses hukum”, tegasnya.

Korban-korban MP yang terlihat dipublik tercatat masing-masing; Bakal calon Wali Kota Cerebon Brigjen Purn Siswandi dan Balon Gubernur Jatim La Nyalla Myataliti, sepatutnya pihak Bawaslu pusat dan yang berkompeten harus turun tangan, guna menjadi wasit terhadap dugaan tindak pidana tentang MP itu.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, dugaan adanya MP sebagaimana yang disebut-sebut para pihak, jumlahnya berkisar Rp 500 juta hingga mencapai Rp 1,5 Miliyar. Harapannya bukti-bukti ungkapan para pihak itu dapat ditelisik dan disidik, guna tak mencederai proses demokrasi di Indonesia.(*****).

%d blogger menyukai ini: