29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

PKS Di Tudingan Money Politik, Nasdem Tampa Mahar Politik

Jakarta-Timurmerdeka.com. Banyaknya Bakal Calon (Balon) kepala daerah dewasa ini, membuat para politikus di beberapa partai mencari keuntungan, bahkan bagi yang enggan bayar Mahar Molitik (MP), otomatis tidak diberikan rekomendasi dari partai pengusung. Demikian dikatakan Balon Wali kota Cerebon Provinsi Jawa barat, Brigjen Purn Siswandi kepada sejumlah media Sabtu (13/1/2018).

Menurutnya, tidak membayarnya MP pihaknya tidak diberikan rekomendasi dari PKS. Ironinya dana MP itu, menjelang last minit pendaftaran di KPUD, menjadi melambung. Padahal sebelumnya MP sebesar Rp 500 juta, begitu mendekati last minit pendaftaran di KPUD, MP meningkat hingga Rp 1,5 Miliayar.

“Mahar Politik yang diminta pihak PKS, terus-menerus naik, sebelumnya Rp 500 Juta, mendekati pendaftaran di KPUD meningkat menjadi Rp 1,5 Miliayar. Karena saya tak memilik uang MP sebanyak itu, akhirnya saya tertinggal oleh kereta PKS”, tuturnya.

Siswandi juga menjelaskan, gugurnya masuk pada bursa pilkada Kota Cerebon itu, memang akan ada pihak yang menyangkalinya. Karena ketidak mampuannya dalam membayar MP itu, gugurlah harapan pasangannya masuk dalam bursa Pilkda Cerebon. Padahal partai koalisinya yakni; PAN dan Gerinda tidak meminta MP sepersenpun, dan karena dicederai pihak PKS, maka melalui kuasa hukumnya akan menggugatnya secara hukum.

“Kami menggugat PKS secara hukum. Gugurnya pasangan kami sebagai calon wali kota Cerebon periode 2018-2023 itu, karena tak sanggup membayar MP dari PKS sebesar Rp 1,5 Miliayar, terlalu mahal”, ujarnya.

Siswandi juga menyesalkan PKS, sebagai partai berbasis Islami, seharusnya tidak seperti itu. Artinya dipilihnya PKS dipilihnya sebagai kendaraan politiknya, karena berbasis islami. Namun bilamana demikian adanya, dirinya sangat menyesalkan partai itu.

“Semestinya partai bebasis Islam, sifatnya harusnya Islami, tidak semestinya memperlakukan pasangan kami seperti ini. Mungkin inilah politik, selalu harus ada Mahar Politik, bilamana tidak digugurkan”, katanya.

Salah satu kader PKS Abd Hadi Wijaya menjelaskan, selain menyangkali tudingan Siswandi, juga mengisahkan dirinya sudah 3 kali mengikuti Pilkada yakni; 2 (dua) kali pilkada Bekasi hingga satu kali di Jawa Barat, tidak pernah mengalami permintaan MP itu. Karena itu, tudingan Siswandi patut ditelusuri, dan bilamana itu benar patut disayangkan.

“Permintaan mahar politik dari PKS itu, tidak benar adanya, karena saya sudah mengalami 3 kali mengikuti Pilkada. Namun tidak pernah dimintai mahar oleh PKS. Dan kalaupun benar kita sayangkan”, ujarnya.

Sementara itu ketua umum PAN Zulkifli Hasan yang dihubungi secara terpisah kepada wartawan menyebutkan, MP itu tidak ada, itu hanya dana operasional, bukan mahar partai (MP), dana operasional itu, digunakan untuk makan nasi bungkus, dan bendera-bendera, termasuk untuk saksi partai di TPS.

“Nah, kalau bendera-bendera, umbul-umbul dan nasi bungkus itu, ambil dana dari mana…?, itu namanya dana operasional. Terutama untuk para saksi di TPS. Kalau bukan dari dana operasional bagaimana ada pergerakkan politik. Untuk PAN tidak Mahar Politik”, terangnya.

Vanda Hamida perwakilan partai Nasdem menyebutkan, Partai Nasdem dalam memberikan rekomendasi kepada Calon pemimpin didaerah itu, jauh-jauh hari dikeluarkan rekomendasinya. Karena itu tidak ada MP di Nasdem.

“Mahar politik dipartai Nasdem tidak ada. Makanya kita jauh-jauh hari memberikan rekomendasi. Sehingga para calon pemimpin dapat bergerak luas dan bebas dalam maneuver politik didaerah”, tandasnya.

Mengenai calon kepala daerah di Nasdem, rata-rata yang diusulkan adalah kader Nasdem. Makanya kalau mau dapat rekomendasi di Nasdem, maka masuk partai Nasdem.  Karena banyak calon kepala daerah yang kita gugurkan, namun tanpa MP. Dan patut disayangkan, bilamana tidak diatas para pihak yang bermain MP, dan tentu menjadi prseden buruk demokrasi Indonesia. Artinya, hanya yang berduit saja yang bisa jadi calon.

“Mahar Politik di Nasdem tidak ada. Kami tidak pernah memberikan rekomendasi pada balon Kepala daerah terutama pada “Las menit” atau menjelang akhir maendaftar di KPUD. Tujuannya agar balon itu, bisa secara leluasa melakukan manuver politiknya didaerah”, ujarnya.

Menyinggung MP itu, sangat disayangkan oleh banyak pihak dan sesungguhnya bukan lagi rahasia umum. Karena itu permainan kotor seperti itu, sudah cukup belangsung lama. Akibatnya, tingginya MP dari partai pengusung terkadang baru satu tahun menjabat sudah di OTT KPK.

“Bukankah ini sama dengan mencederai pesta demokrasi di negeri ini. Hal ini saya sebutkan, agar semua pihak bisa menimbang dan mengatasi Money politk ini. Jadi partai mana yang masih murni memperjuangkan hak-hak demokrasi di Indonesia, itulah yang akan eksis”, tukasnya.

Badan Pengawas Pemilu Kota Cerebon, Susilo Waluyo menjelaskan, komentar Siswandi balon Wali Kota Cerebon itu, dalam waktu dekat ini, akan dipanggil termasuk pihak PKS. Dan bilamana ada indikasi pidana, itu maka akan diproses hukum.

“Kaminta Brigjen Purn Siswadi, dan PKS, untuk hadir ke kantor Panwas Cerebon, dan bilamana terbukti ada Mahar Politik, maka akan diproses hukum, bisa jadi ada unsur pidananya”, tegasnya.

Sebagaimana diberitakan berbagai media,  korban-korban MP yang terlihat dipublik belakangan adalah  calon walikota Cerebon dan Gubernur Jatim La Nyalla Mataliti, sepatutnya pihak Bawaslu pusat turun tangan guna menjadi wasit, terhadap adanya dugaan tindak pidana MP itu.

Sesuai informasi dugaan MP jumlahnya berkisat Rp 500 juta hingga Rp 1,5 Miliyar bilamana terbukti, tentu akan sangat mencederai proses demokrasi Indonesia.

“Kami mendapat informasi dari berbagai media, kalau memang benar adanya MP itu, maka kami akan proses hukum. Dalam watku dekat ini, akan memanggil pihak-pihak yang terkait sebagaimanan maraknya pemberitaan media itu”, ujarnya.

Brigjen Purn Siswandi yang telah disebut-sebut, dimintai MP oleh politisi PKS, tentu akan menjadi acuan utama Bawaslu didaerah maupun ditingkat pusat. Sudah pasti akan dipanggil, dan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. (Gin/Uki/Sud).

%d blogger menyukai ini: