29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

ICW: Di Tangkapnya Mantan Pengacara Setnov, Bukan Kriminalisasi Profesi Advokad

Jakarta-Timurmerdeka.com. Indonesia Corruption Wacth (ICW), menilai penangkapan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, bukan kriminalisasi pada profesi advokad di Indonesia. Hal ini dikatakan peneliti ICW Tama Satria Lankun dalam diskusi dengan sejumlah pihak dan media di Jakarta Minggu (14/1/2018).

Menurutnya, pihak KPK dalam melakukan penangkapan terhadap mantan pengacara Setnov, selain merupakan prosedur tetap juga merupakan kewenangan KPK sesuai dengan aturan KPK. Dan bilamana pihak Fredrich Yunadi keberatan, ada jalan untuk memperapradilkan KPK.

“Penangkapan mantan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi itu, bukanlah kriminalisasi atau menyerang profesi Advokad Indonesia, melainkan langkah KPK, itu sesuai dengan prosedural. Bilamana pihak Fredrik keberatan, ada jalan melalui proses hukum mempraperadilankan KPK”, ujarnya.

Tama sapaan peneliti ICW menjelaskan, KPK setelah menangkap dokter spesialis yang diduga menyalah gunakan tugas profesinya atas Setnov, terhadap hasil rekam medicnya, juga melakukan panggilan pada Fredrich, namun karena dinilai tidak kooperatif, maka dilakukan penangkapan.

Beberapa bukti pihak KPK, telah melihat adanya gejala mempersulit dari pihak Fredrich. Penilian itu diawali ketika tersangka Fredrich menjadi pengacara Setnov, ada kesan mempersulit, dan bukti diantaranya menyebutkan setnov parah sakitnya akibat kecelakaan tabrak tiang listrik, bengkak mukanya Setnov, bak sama dengan Roti Bakpaow.

“Langka KPK itu benar, tujuannya agar mempercepatan proses hukum, terutama oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus KTP elektronik dan juga menghalang-halangi proses hukum“, katanya.

Menyinggung tentang beberapa pihak yang berkaitan upaya mepersulit menghalang-halangi tugas KPK dalam proses hukum tentu saja KPK akan menggunakan kewenangannya, itu dijamin undang-undang sesuai dengan protap KPK, dan ini bukan kriminalisasi.

“Saya memuji langkah KPK menangkap pihak yang menghalang-halangi proses hukum. KPK itu memiliki hak dan kewenangan berdasarkan Undang-undang KPK atau biasa dibilang Ordinary Crime”, katanya.

Diskusi yang diselenggarakan ICW tersebut, selain menarik perhatian publik ditanah air, juga dalam diskusi dihadiri sejumlah pihak, termasuk pihak-pihak jurnalis. Sepatutnya semua pihak melihat penangkapan itu oknum-oknum itu, KPK patut diacungi jempol.

Korupsi di Indonesia, tidak boleh lagi ada pembiaran terus menerus. Barang siapa yang menghalang-halangi KPK dalam menegakkan hukum, terutama korupsi, itu berarti sama dengan pembiaran dan akan merajalelahnya korupsi secara massif di Indonesia.

“Langka-langkah KPK menangkap para oknum yang menghalang-halangi operasi dan pencegahan korupsi patut diproses hukum, karena korupsi di Indonesia sudah terbilang sangat massif”, ungkapnya.

Sementara itu pihak pengacara Fredrick Yunadi menyebutkan, penangkapan klinnya itu, terlalu terburu-buru dan ada unsur kriminalisasi, mestinya ada tegang waktu segang, guna memberikan kesempatan pembelaan terhadap klinnya, ketusnya mengakhiri komentarnya. (Gin/Umi/Uki).

%d blogger menyukai ini: