26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Mengintip Percepatan Target Percepatan Pembuatan Perda di Buton Selatan

Banyaknya pemekaran Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, menjadi patron penyesuain Peraturan Daerah (Perda). Banyak daerah masih menggunakan perda induknya. Di Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) misalnya, selain  RT/RW nya baru diperbaharui, juga perda lainnya dibenahi.

Bagaimana kisahnya… Berikut hasil liputan media ini.

Laporan: Nur Afni Talo-Talo (Busel)

Pemerintah Busel, rencananya akan menyempurnakan sejumlah Perda diantaranya Retribusi. Hal ini dikatakan Bupati Busel Agus Feisal Hidayat kepada sejumlah media di Batauga belum lama ini.

Agus Feisal Hidayat menjelaskan, Perda Busel hampir semua masih menggunakan Perda Induknya Kabupaten Buton. Perda-perda itu, sepatutnya direvisi, jangan lagi ada penundaan sebagaimana yang disaksikan saat ini.

“Saya memerintahkan staf mempercepat penyesuaian semua Perda. Membangun Busel selain acuannya adalah Perda, juga perda itu, merupakan patron percepatan kinerja di semua bidang-bidang pembangunan di daerah Busel”, ujarnya.

Agus sapaan akrab Nakhoda Kabupaten Busel Periode 2017-2022, juga mengingatkan, percepatan pembangunan itu harus dilandasi dengan regulasinya, dan bilamana tanpa reghulasi, otomatis semua bidang akan mengalami hambatan.

Dalam membuat Perda itu, disiapkan refrensi agar tidak bertentangan dengan aturan tertinggi. Dan bilamana bertentangan itu pasti akan digugurkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga semua refrensi dan perangkat lunak dalam merancang Perda dijadikan sebagai patokkan guna suksesnya perda itu.

“Saya telah perintahkan semua link di Busel, agar dapat mempercepat langkahnya dalam membuat Perda. Khususnya di Bagian hukum, segera mencari konsiderannya Perda Busel itu”, terangnya.

Menindak lanjuti Visi-Misi, Agus-Sani (Asli) yang menjadi paparan dan janji-janjinya disaat kampanye itu, tentu disesuaikan seiring waktu berjalannya pembangunan di Busel.

Pendek kata tambah Agus, suksesnya tahap-tahapan pembangunan itu, akan disejajarkan dengan strategi pembangunan jangka pendek, menengah, dan Jangka Panjang.

Hal ini tentunya dapat dilihat dari Perda RT/RW Busel. Peletakkan pembangunan tentu semuanya tidak boleh bertentangan dengan titik awal peletakkan pembangunan daerah itu.

“Saya berharap semua pihak di pemda Busel, dapat menyesuaikan, karena semua anggaran dalam satu tahun berjalan sudah teragenda sesuai RAB Pemda Busel. Harapannya serapan anggaran di 2018 ini, minimal 80 persen, sebelum masuk APBD perubahan”, ujarnya.

Menyikapi kurangnya budget di kabupaten paling selatan Pulau Buton itu, Agus menambahkan, pihaknya telah berupaya maksimal. Namun patut juga disadari meskipun banyak kekurangan dana di daerah ini, namun tetap yakin bahwa semua bangunan pemerintah akan terus berjalan.

Di tahun 2018 ini, Pemda Busel bukan satu-satunya mengandalkan APBD saja, melainkan ada beberapa upaya, melobi-lobi pihak pemerintah pusat Jakarta, terutama di beberapa Lembaga Negara, Badan dan beberapa Kementerian.

“Banyaknya ketertinggalan pembangunan di wilayah Busel, ditahun 2018 ini, akan terus diupayakan, melalui lobi-lobi, dengan beberapa lembaga dan kementerian. Syukur Alhamdulillah tahun ini, kami berhasil mendapatkan dana dekon Rp 60 miliayar untuk menopang pembangunan dibidang perhubungan”, ujarnya.

Harapan lainnya ungkap Agus, masih ada beberapa usulan Pemda Busel dibeberapa Lembaga Badan dan Kementerian, semoga para pihak di Pusat Jakarta, mau berbaik hati, guna mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Busel, ungkapnya. (*****).

%d blogger menyukai ini: