Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Ekonomi Rp 226,7 Triliun

Berita ini diberdayakan untuk kompas.com
Oleh; Mikhael Gewati

© Disediakan oleh Kompas.com Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun baik pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan.

Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

“Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan mengingat perkembangan perekonomian belum ada kepastian kapan kembali normal. Selain itu, juga belum ada kepastian kapan vaksin untuk penanganan Covid-19 ditemukan.

Adapun terkait kebijakan lockdown atau pembatasan aktivitas untuk penanganan Covid-19 yang pemerintah daerah lakukan, berakibat pada berhentinya kegiatan ekonomi, peningkatan pengangguran dan peningkatan kemiskinan

“Ini menjadi konsensus global yang harus dikurangi atau dihentikan. Menghentikan penyakit, tapi dilain pihak juga menghentikan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan, jika dilihat dari save haven atau aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah, setiap krisis adalah emas bagi Indonesia,

“Ada koper and whole atau aset besar yang harus dijaga, apalagi 51 persen Asahan Aluminium (inalum) sudah dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia lebih strategis mengamankan sektor-sektor seperti ini,” katanya.

Disisi lain, menurut dia, jika dilihat pada kuartal pertama perekonomian berbagai negara masihmasih positif, termasuk Indonesia, China dan india.

“Tetapi di dalam kuartal kedua, sudah masuk di zona negative. Artinya di kuartal kedua, saat Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sudah masuk zona resesi atau kemerosotan ekonomi,” katanya.

Oleh karenanya, menurut dia, penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah agar sosial ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ada sekitar 10 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Jika dalam keadaan Covid-19 tidak tertangani baik, maka jumlah kemiskinan akan meningkat dari proyeksi global sebelum pandemi yakni, 577 juta orang bisa sampai 648 – 720 juta orang,” katanya.

Sektor yang masih berpeluang

Namun demikian, masih ada beberapa sektor yang tidak terdampak mendalami pandemi Covid-19. Airlangga mengungkapkan sektor tersebut, yaitu rokok tembakau yang terlihat dari pendapatan cukai rokok.

“Sektor lain yakni, makanan pokok tumbuh 13 persen, batu bara yang tumbuh per juni, dan farmasi, serta minyak nabati terutama Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit kasar,” kata dia.

Sementara itu, lanjut Airlangga, sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, transportasi, keuangan, otomotof usaha kecil dan menengah.

“Sektor yang masih bisa bertahan telekomunikasi, elektronik farmasi, kimia alat kesehatan, tekstil karena berhasil mengoversi produknya menjadi alat pelindung diri (APD),” sambungnya

Untuk itu, ia pun menilai, pemerintah harus menerapakan program percepatan ekonomi dengan cepat dan tepat, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa dikendalikan

Persepsi pemerintah dan masyarakat

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam wesbinar tersebut mengatakan, diperlukan penyamaan persepsi pemerintah dan masyarakat untuk penanganan Covid-19 di era new normal.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu

“Misalnya, pemerintah merasa telah menggelontorkan dana ratusan triliun, tapi masyarakat merasa dana tersebut tidak tepat sasaran,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dibuat peta prioritas sosio demografi agar imbang persepsi antara masyarakat dan pemerintah terutama mengenai program bantuan.

Menurut dia, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masalah yang timbul dalam penanganan Covid-19 di era new normal dapat diminimalisir dan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Padjajaran, Rina Indriastuti menambahkan,diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi ketidakpastian akibat Covid-19.

“Perlu adanya keseimbangan live atau hidup, dan livelihoods atau penghidupan,” kata Rina.