Jokowi Minta Menteri Kerja Lebih Cepat

Berita ini diberdayakan untuk medcom.id

Oleh: Media Indonesia

© Media Indonesia Setiap menteri diharapkan terus bergerak cepat mengeksekusi kebijakan.

Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan sudah memberikan target kepada setiap menteri Kabinet Indonesia Maju dalam 100 hari kerja pemerintahannya. Setiap menteri diharapkan terus bergerak cepat mengeksekusi kebijakan.

“Sudah saya berikan KPI (key performance indicator) sendiri-sendiri, yang jelas yang konkret-konkret, jelas angka-angka, jelas semuanya,” kata Presiden Jokowi di Graha Widya Bhakti, kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi jatuh pada 28 Januari 2020 sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

”Tanyakan langsung kepada menteri-menteri, semuanya harus berada posisi speed yang tinggi karena kita memiliki target, arah yang kita tuju,” Presiden menambahkan.

Jokowi pun menegaskan bahwa sejak awal tidak menetapkan kerja 100 hari pemerintahannya. Setiap menteri tinggal melanjutkan dan mengoptimalkan kerja-kerja pada periode sebelumnya.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal tidak ada 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke (pemerintahan periode) kedua. Ini terus, tidak ada berhenti terus mulai lagi, tidak ada, ini terus (bekerja),” ungkap Presiden.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menyebutkan ada sejumlah prioritas kebijakan yang pergerakannya terus dipantau.

Fokus itu disebut Pancakerja, yaitu pengembangan sumber daya manusia, keberlanjutan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta transformasi ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi

Terkait 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Amin, ekonom Indef, Enny Sri Hartati, menyoroti implementasi 16 paket kebijakan ekonomi yang tak berjalan baik. Dalam analisisnya, terdapat inkonsistensi kebijakan yang diterapkan.
“Hal ini terjadi lantaran tidak adanya koordinasi dengan stakeholder atau pengusaha yang merupakan objek dari paket ini,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Enny mencontohkan implementasi paket kebijakan yang tidak berjalan konsisten tersebut. Misalnya, rencana untuk memberikan insentif listrik kepada industri dengan persyaratan tambahan, yakni apabila kapasitas industrinya meningkat.

Menurutnya, regulasi itu merupakan logika berpikir keliru. “Insentif harga listrik seharusnya diberikan terlebih dahulu supaya terjadi efisiensi dan berimplikasi pada kapasitas yang meningkat,” jelasnya.

Menurut Enny, eksekusi paket kebijakan yang tidak jalan itu juga sebagai akibat adanya petunjuk teknis yang tidak konsisten, termasuk mengenai insentif listrik yang tujuannya meningkatkan kapasitas industri. Namun, dengan regulasi pembatasan insentif listrik untuk industri tertentu, industri lainnya malah anjlok.

“Artinya kebijakan-kebijakan untuk stimulus mestinya benar-benar dikoordinasikan di level lapangan. Tidak hanya dibikin di atas kertas sehingga implementasinya tidak jalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tengah fokus mendongkrak investasi. Kemudahan berinvestasi dilakukan melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi.

Saat ini tengah dimatangkan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law yang di dalamnya menggabungkan sejumlah UU menjadi satu. Keberadaannya diharapkan menarik para investor masuk Indonesia.

“Investasi akan masuk dan ini akan mendorong pertumbuhan, pendapatan pun akan naik lagi,” tutur Ma’ruf Amin kepada wartawan, Rabu, 29 Januari 2020.